Dicopot, Kalapas yang LP-nya Masih Ada Narkoba

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengancam akan mencopot jabatan kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) yang enggan berkomitmen untuk memerangi narkoba. Hal tersebut lantaran di sejumlah lapas masih ditemukan penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oknum lembaga pemasyarakatan maupun tahanan.

"Setelah ini saya minta Karutan, Kalapas, Kepala cabang rutan dan seluruh jajaran kembali ke tempat masing-masing. Kalau ditemukan (ada penyalahgunaan narkoba) Anda saya tarik. Ini komitmen," kata Yasonna, saat memberikan arahan kepada seluruh kalapas di Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2016).

Yasonna merasa lembaga yang dia pimpin selama ini tercoreng dengan ulah oknum-oknum yang memanfaatkan kelengahannya, untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Dia mengatakan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah besar, apalagi jika terjadi di lingkungan lapas. Yasonna bahkan menyebut 50 persen jaringan narkoba terjadi di lapas. Atas hal itu, Yasonna tegas menyatakan tidak akan mentoleransi pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan narkoba.

"Kita masih menemukan temuan di dalam lapas dan rutan yg berkaitan dengan narkoba. Saya nyatakan seluruh jajaran Menkumham kita zero tolerance. Kalau ada sarang terindikasi narkoba silahkan periksa, bawa rehabilitasi. Tapi ke depan tidak ditoleransi lagi," jelas Yasonna. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyelidik satu jaringan pengedar narkotika yang total transaksinya mencapai Rp3,6 triliun. Jaringan itu ada di beberapa lembaga pemasyarakatan (LP) di Indonesia.

"Kami bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membekukan uang milik gembong narkoba itu," kata Kepala BNN Komjen Budi Waseso seperti dikutip Media Indonesia, Rabu 30 Maret.

Tim BNN sedang bekerja dan berjanji segera mengungkapkannya ke publik. Mata rantai jaringan LP itu harus segera diputus. BNN bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak, Kejaksaan, TNI, dan Polri untuk merazia LP secara rutin. Budi mengungkapkan Kemenkumham menyetujui kelengkapan senjata pada BNN. "Semua senjata BNN berpeluru tajam. Jangan ragu. Kalau kita bunuh bandar, pasti diampuni Allah. Yang kita bunuh ialah pelaku pembunuhan massal," kata Budi.

Seperti diketahui, BBNN kembali mengungkap sindikat narkoba yang dikendalikan di dalam lembaga pemasyarakatan. Bukan hanya warga binaan, sindikat itu juga melibatkan petugas LP seperti sipir dan dokter yang bertugas. Menurut Budi, sindikat narkoba di dalam LP begitu kuat. Hal itu dibuktikan dengan terlibatnya para petugas di dalam LP hingga bentuk perlawanan yang dilakukan warga binaan saat petugas melakukan penindakan.

Seperti di Lembaga Pemasyarakatan Malabero, Bengkulu. Napi melakukan perlawanan saat BNN Bengkulu menggeledah lapas tersebut. Mereka menjebol pintu hunian dan membakar seluruh blok hunian. Akibat kejadian itu lima orang napi meninggal. (Sumber: newsmetrotvnews.com)

Kenapa Anggota Dewan Korupsi ? Ini Penyebabnya

Selalu ada cerita dibalik anggota legislatif yang terlibat praktik tindak pidana korupsi. Menurut Pengamat Politik Hanta Yuda, ada tiga motif yang melatar belakangi hal tersebut. "Yaitu motif personal, elektoral dan institusional," kata Hanta dalam Program Primetime News Metro TV, Jumat (1/4/2016).

Hanta menjelaskan, motif personal cukup sederhana seperti tabiat alami seorang manusia yang tidak  pernah puas. Anggota dewan itu melakukan korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Kedua, motif elektoral. Kepada partai politik bakal calon itu harus membayar mahar agar mendapatkan rekomendasi pencalonan. 

"Kalau kita riset saja, seorang kandidat yang akan maju, komponen mana yang paling besar? Jangan-jangan ini yang paling besar. Apalagi dia harus membayar 4 hingga 5 partai politik. Satu partai berapa? Hitungannya bukan ratusan juta rupiah lagi, tapi miliar," ungkap Hanta.

Belum lagi, sang kandidat harus memikat calon pemilih dengan menebar rupiah di daerah pemilihan atau basis pendukungnya. Politik uang ini, kata dia, biasanya dilakukan lantaran figurnya lemah di mata calon pemilih. "Dia membeli dukungan politik dan ditambah biaya politik yang disahkan KPU secara legal," tuturnya.

Hanta menambahkan, anggota dewan yang terpilih kerap terbebani dengan iuran wajib untuk partai politiknya. Sebab itu motif institusional lebih sistemik dalam suatu partai politik. "Tapi, dua "tas" yang lain. Isi tas dan popularitas. Ini yang menjadi dampak (anggota dewan harus korupsi)," tandasnya. (Sumber : newsmetrotvnews.com)

Di Tuban Lebih 500 Warga Alami Gangguan Jiwa

Sebanyak 534 warga Tuban mengidap penyakit gangguan jiwa. Jumlah sebanyak itu tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Tuban. Dari jumlah itu 28 diantaranya malah dipasung, karena sering melakukan tindakan membahayakan. Pemasungan penderita sakit jiawa ini melanggar UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga, pmerintah diminta segera turun tangan agar keluarga yang masih waras tidak membelenggu penderita sakit jiwa.

Mereka mamasung atau mengerangkeng penderita sakit jiwa dengan alasan agar tidak membahayakan. Sebab, penderita tak jarang mengamuk saat melihat orang di sekitarnya, sehingga, keluarga terpaksa mamasung mereka agar lingkungan menjadi aman.

Seperti yang dialami Listiyanto (27), warga Dusun Banaran, Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori misalnya. Karena warga takut jika dilepas, maka kerangkeng besi menjadi teman pemuda itu melewati hari-harinya. Lis, selama ini sudah menjadi pasien tetap Puskesmas Senori. Juga sudah tiga kali dirawat di rumah sakit jiwa (RSJ) Menur Surabaya. Dan, saat ini Lis sedang menjalani perawatan di rumah sakit yang sama untuk keempat kalinya.

Ternyata, Lis bukan satu-satunya pendwrita ganghuan jiwa yang dibatasi geraknya. Lis hidup di dalam kerangkeng, sedang ada puluhan penderita lainnya hidup dalam pasungan. Dinkes menyebut, jumlah penderita gangguan jiwa yang dipasung sebanyak 28 orang, yang tersebar di 10 kecamatan. Sementara jumlah gangguan jiwa di Tuban sebanyak 534 orang.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Tuban, Saiful Hadi, dalam kurun waktu lima tahun ini pihaknya telah mengobatkan 14 orang yang mengalami gangguan jiwa. “Setelah mereka dilepas langsung kami obatkan dengan biaya dari APBD, “ terang Saiful. Sementara itu Bupati Tuban, Fathul Huda berharap agar tidak ada lagi penderita sakit jiwa di Tuban yang dipasung. Keluarga diminta untuk melapor ke pemerintah agar mendapatkan penanganan.

Sesuai data Dinkes Tuban semua kecamatan yang ada terdata warganya terkena sakit gangguan jiwa. Kecamatan Plumpang (94 orang), Parengan dan Rengel masing-masing (86), Semanding (59), Palang    (37), Senori (35), Kerek (29), Kenduruan (28), Jatirogo (21), Bancar (22), Soko (20), Montong (19), Merakurak (17), Grabagan (13), Bangilan (9), Tambakboyo (5), Tuban (2), Jenu dan Singgahan, masing-masing 1 orang.

Ditambahkan Saiful dari hasil pemeriksaan, rata-rata mereka yang mengalami gangguan jiwa mempunya riwayat dari keturunan, selain juga masalah ekonomi, cinta dan prustasi. “Kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga peran dari tokoh masyarakat dan ulama untuk memberikan pencerahan sehingga mereka tidak mudah prustasi dalam menghadapi problem kehidupan,” tuturnya. (Sumber: kotatuban.com)

PNS Pemkab Tulungagung Dites Urine Setelah Apel Pagi

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung, Senin (14/3), mendadak melakukan tes urine bagi PNS lingkup Pemkab Tulungagung. Tes urine dilakukan setelah upacara apel pagi yang dipimpin Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM di Kantor Pemkab Tulungagung.

   

Tes urine dimaksudkan untuk mengetahui apakah para PNS lingkup Pemkab Tulungagung ada yang mengonsumsi narkotika atau obat-obat terlarang lainnya. Karenanya dilakukan mendadak setelah berlangsungnya upacara apel pagi. Maryoto Birowo mengatakan sebagai abdi negara para PNS harus memberi contoh keteladanan pada masyarakat. Jangan sampai mengonsumsi narkoba. Apalagi saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkoba.

   

“PNS harus memberi contoh pada masyarakat. Salah satunya tidak mengonsumsi narkoba yang jelas-jelas merusak mental bangsa dan masa depan bangsa,” paparnya. Maryoto menandaskan bakal ada sanksi bagi PNS yang ketahuan mengonsumsi narkoba. Termasuk PNS yang hasilnya positif mengonsumsi ketika dilakukan tes urine kemarin. “Nanti dilihat dulu hasilnya,” katanya.

   

Sayangnya kemarin tidak semua PNS yang mengikuti upacara apel pagi dilakukan tes urin. Selain para kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), PNS yang belum mempunyai jabatan struktural atau dibawah jabatan kepala SKPD hanya dipilih secara sampling. Beberapa PNS yang tidak dipilih untuk melakukan tes urine tentunya tidak dideteksi apakah mereka mengonsumsi narkoba atau tidak. Bahkan yang tidak ikut upacara apel pagi luput dari pemeriksaan urine.

   

“Kalau memang serius memberantas narkoba mengapa tidak sekalian seluruh PNS se-Pemkab Tulungagung dilakukan tes urine. Ini kan hanya di kantor sekretariat saja, sementara yang di dinas-dinas lainnya yang tidak kumpul di sekretariat belum. Apalagi yang disekretariat tidak semuanya juga,” papar seorang PNS yang tidak ikut terpilih dalam pemeriksaan urine.

   

Sampai akhir pemeriksaan urine berlangsung belum diketahui berapa banyak sampel urine yang dinyatakan positif atau negatif. Namun salah seorang anggota BNNK pada Bidik Nusantara menyebutkan ada dua sampel urine yang belum bisa terdeteksi karena masih meragukan. “Dua sampel itu akan diperiksa lebih lanjut. Ini karena dengan alat yang dibawa saat ini hasilnya meragukan. Belum bisa dipastikan apakah postif atau negatif. Sedang yang lainnya sudah bisa dipastikan negatif,” ujarnya. (ag/Sidik Nusantar

Cum Laude Di Malaysia Pilih Pulang Membangun Surabaya

Heni Fitria (22), gadis kelahiran Surabaya 24 Maret 1993 ini, tak pernah menyangka bisa menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana di luar negeri, yakni di Kedah, Malaysia. Selama empat tahun, Heni merasakan berbagai pengalaman yang menarik, mulai dari itensif belajar bahasa inggris selama enam bulan, hingga pindah jurusan gara-gara kampusnya ditutup sementara.

   

Ditemani Ayahnya Rawuh (64) yang berpofesi sebagai pengayuh becak, Heni menceritakan alasannya pulang, yakni untuk membangun Kota Pahlawan menjadi kota metropolitan yang terdepan dalam bidang ekonomi. Heni yang memilih ilmu konsentrasi Banking and Finance di Albukhary International University (AIU), akhirnya kembali ke Surabaya pada 22 November 2015 untuk mewujudkan mimpinya.

   

“Ini merupakan kehormatan bagi saya, bisa mencicipi  pendidikan sarjana di luar negeri. Mimpi yang menjadi nyata bagi seseorang seperti saya. Meskipun saya lahir bukan dari keluarga yang mampu, saya ternyata bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu, dan meraih nilai Indeks Predikat Kumulatif (IPK) 3,8,” imbuh Heni.

   

Bersama 19 orang, dan tiga orang dari Kota Surabaya. Heni juga menorehkan prestasi, yakni juara I tari Saman, Aceh saat mengikuti kontes tari di universitasnya. Selain itu, teman-temannya dari Vietnam, Myanmar, hingga Afrika juga sering menanyakan bagaimana Kota Surabaya yang merupakan kampung halamannya.

   

Heni yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara ini sempat bingung ketika kampus tempatnya belajar, memilih untuk memindahkan seluruh teman sefakultasnya ke SEGi University karena kampusnya mengalami penutupan sementara. “Beberapa matakuliah yang sudah ditempuh, harus ditransfer ke universitas baru. Beberapa matakuliah hangus, namun itu bukan masalah. Selain itu, saya juga harus pindah jurusan dari yang awalnya Banking adan Finance menjadi manajemen keuangan,” tegas Heni.

   

Heni juga sempat bimbang. ketika mendapat tawaran dari beberapa perusahaan yang ada di Kedah, Malaysia. Tawaran ini muncul, bahkan sebelum Heny selesai diwisuda. “Saya sudah berjanji dengan Bu Risma (Wali Kota Sebelumnya), untuk kembali ke Surabaya setelah menyelesaikan studi, dan bersama akan membangun Kota Surabaya.” Tegas Heny.

   

Perempuan lulusan SMAN 14 Surabaya ini, awalnya  hanya mendaftar beasiswa Bidikmisi agar dapat mengambil jurusan Teknik di ITS, dan kemudian tim dari Pemkot Surabaya datang untuk meminta kelengkapan data untuk beasiswa, dan sekaligus menawarinya bersekolah di Malaysia. Ia hanya diberikan waktu dua hari untuk memikirkan matang-matang tawaran dari Pemkot.

   

Heni mengaku, meskipun ayahnya yang hanya berprofesi sebagai pengayuh becak, dan ibunya yang berjualan buah di depan rumah untuk menyambung hidup. Pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk mengubah derajat hidup. (arf/Progresif)

Sepatu Hak Tinggi Bisa Memicu Masalah Pada Pembuluh Darah

Sepatu merupakan salah satu yang ikut berperan dalam aktivitas seorang wanita dan memiliki fungsi kesehatan serta estetika. Sepatu yang baik harus memenuhi kedua fungsi itu. Dari segi kesehatan, sepatu melindungi dan menjaga kebersihan kaki serta membantu kaki menopang tubuh.

Dari segi estetika, sepatu bisa membantu penampilan.1,2 Badan Survei di Amerika Serikat mencatat 59% wanita menggunakan sepatu hak tinggi kurang lebih satu sampai delapan jam perharinya.2,3 Pemakaian sepatu hak tinggi dapat menyebabkan masalah pada pembuluh darah.

Menurut artikel dalam TipsSepatuWanita. com, pemakaian sepatu hak tinggi di atas lima sentimeter membuat kaki terus-menerus menjinjit. Artinya, tendon Akhiles yang berada di tumit belakang dan otot betis terus-menerus dalam keadaan tegang. Pembuluh darah tertekan, terjadi bendungan dan akhirnya mengakibatkan varises.

Varises atau varicose veins adalah pembuluh darah balik yang melebar yang berliku-liku sehingga menonjol pada permukaan kulit. Pada orang-orang tertentu pembuluh balik yang terdapat ditungkai dengan mudahnya mekar atau bengkak. Varises biasanya dapat terjadi di mana-mana, tetapi biasanya yang paling sering nampak adalah di bagian kaki karena letaknya yang rendah.

Varises menyerang orang yang biasa berdiri terlalu lama dan apalagi dengan menggunakan sepatu hak tinggi.4,5 Varises berhubungan dengan kelemahan struktural tonus otot pembuluh vena. Gejala yang paling sering timbul adalah cepat lelah, keram pada kaki dan terasa nyeri terutama saat saat berdiri lama ataupun saat aktivitas yang banyak menggunakan kaki.

Hal ini disebut sebagai claudication. Claudication berasal dari bahasa Latin "claudicare" berarti lemah. Claudication adalah rasa sakit atau cramping di bawah tungkai karena kurangnya darah mengalir ke otot. Rasa sakit yang biasanya menyebabkan orang merasa nyeri pada kaki.

Penderita varises biasanya merasakan nyeri dan keram pada kaki, terutama pada saat berdiri maupun saat beraktivitas dan nyeri berkurang jika istirahat. Nyeri ini biasa disebut sebagai claudication intermitten.6 Pemakaian sepatu hak tinggi yang sering dapat membuat tonus otot melemah sehingga pembuluh darah balik meregang menyebabkan vena kehilangan kelenturannya sehingga vena meregang dan menjadi lebih panjang dan lebih lebar.4,5 (Sumber : Tips-sepatu-wanita com, Jurnal e-Biomedik, Vol 1, No 3, November 2013)

Optimis Bisa Bangun Daerah Pesisir

Aspek jalan merupakan faktor yang paling penting untuk kema-juan perkembangan di suatu daerah. Karena jalan menjadi prasarana utama untuk menunjang seluruh kegiatan warga terutama kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

Sehingga untuk memacu pembangunan suatu wilayah, maka prioritasnya adalah lebih dulu membangun prasarana jalan antar lokasi agar terhubung secara optimal sehingga dapat menunjang seluruh kegiatan warga, khususnya di bidang perekonomian.

Masalah kesulitan akses jalan tersebut juga terjadi di Dusun Bangunsari, Tanjungsari dan Dusun Tegalsari termasuk daerah pesisir di kota Sidoarjo tepatnya di ujung timur selatan kota Sidoarjo. Pasalnya dari pihak pemerintah kabupaten Sidoarjo kurang memperhatikan perkembangan pembangunan jalan menuju tiga dusun  ini.

Hal inilah yang menggugah hati nurani dari kepala dusun Tanjungsari kecamatan Jabon ini sebut saja H.M.Mustofa Bisrih. Untuk tahun ini H.M .Mustofa Bisrih ini lebih mementingkan pembangunan jalan menuju daerahnya. “Pasalnya, jika akses jalan menuju daerah saya yang tepatnya di ujung timur kota Sidoarjo sudah dapat dengan mudah dilalui oleh berbagai kendaraan, maka proses pembangunan daerah tersebut juga akan bisa dilakukan lebih cepat.” jelasnya pada Media Sidik Nusantara.